Jumat, 31 Juli 2020

Partai Politik di Indonesia

Partai Politik di Indonesia


Partai Politik di Indonesia

Partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan partai politik Indonesia diawali dengan pembentukan organisasi Boedi Oetomo p

Maklumat Pemerintah RI 3 November 1945 berisi, anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Hal ini membuat saat itu parpol di Indonesia bertumbuh sumbur. Setiap parpol mewakili suatu ideology yang mengcover suatu kelompok masyarakat tertentu. Orang Tionghoa saat itu pasti akan masuk Partai Tionghoa, orang muslim masuk partai muslim, dsb. Partai saat itu digolongkan menjadi partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, marxisme dan partai gurem (tanpa power base yang

Parpol yang tumbuh sumbur itu perlahan mulai dibatasi dan dikurangi hingga sekarang. Pada orde lama,

Sedangkan pada orde baru, kristalisasi Partai politik yang terdengar dalam MPR sesudah pemilu 1971 menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada ideologi politik, tetapi pada politik pembangunan. Presiden Suharto juga bersikeras melaksanakan perombakan tersebut. Khawatir menghadapi perombakan dari atas, partai-partai yang berhaluan Islam meleburkan diri dalam partai-partai non Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian semenjak itu di Indonesia hanya terdapat tiga buah organisasi sosial politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Pada masa pasca reformasi saat ini, partai politik sempat merasakan pertumbuhan kembali. Jika pada pileg 2004 ada 24 parpol, pada tahun 2009 terdapat 49 parpol, pada

Dari perkembangan parpol diatas, banyak parpol yang dibatasi dan di kurangi oleh karena peraturan pemerintah, ideology yang dibawa, serta anggara dana parpol yang tidak memadai. Saat ini kita akan membahas anggaran dana parpol. Sumber dana, transparansi dana dan penggunaan anggaran oleh parpol.

Anggaran Dana Parpol Indonesia

Partai politik memerlukan sumberdaya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.

(1)Sidik Pramono, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 3.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, keuangan parpol bersumber dari iuran anggota, sumber yang sah menurut hukum, dan APBN/APBD. Bantuan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Namun sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota. 

Untuk itu parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit.(3) Hal ini tertera sesuai Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik cukup taat untuk melaporkan anggaran mereka kepada BPK tiap tahunnya, tak lain agar penerimaan selanjutnya tidak dikurangi adapun pelaporan mereka sering terlambat namun tidak menghambat pemberian bantuan.

Pada tahun 2001, sesuai PP No 51/2001 besaran bantuan yang berasal dari APBN Rp 1.000 per suara; pada tahun 2005 (PP no 29/2005) besaran bantuan dari APBN sebesar Rp21 juta per kursi dan sekarang sesuai PP No 5/2009 subsidi yang diberikan sebesar Rp108 per suara

 

(2) Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 154.

(3) Siaran Pers BPK, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik, 28 November 2011, http://www.bpk.go.id/web/?p=10544

Sementara itu, Alokasi anggaran pemilu sebesar Rp 16 triliun untuk tahun 2014, naik dibanding pemilu di tahun 2009, yakni sebesar Rp 10,4 triliun. Menurut Pramono Anung, Wakil Ketua DPR, biaya pemilu paling murah sebesar Rp 300 juta dan paling mahal sebesar Rp 6 miliar.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Keuangan APBN

           

1.     Gerindra: 3,74

2.     PAN: 3,64

(4) Siaran Bloomberg TV, Perputaran Uang Dalam Pemilu Tahun 2014 Capai Rp 44,1 Triliun, 27 Maret 2014

3.     PDIP: 3,10

4.     Hanura: 2,41

5.     PKB: 2,31

Rentang skor adalah 1 sampai 4. Skor 1 menunjukkan informasi tidak tersedia sama sekali. Skor 2 menunjukkan informasi tersedia namun tidak lengkap kurang dari 50 persen. Skor 3 menunjukkan informasi kurang lengkap namun lebih dari 50 persen. Dan skor tertinggi, 4, menunjukkan skor yang dibutuhkan lengkap.

Data hasil kajian ICW atas kepatuhan pencatatan,pelaporan,dan audit dana partai politik masih menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk transparan dan akuntabel. Pada 2004,dari 48 parpol peserta pemilu,hanya 10 parpol yang melaporkan laporan keuangan tahunannya.Angka itu terus menurun pada 2005 menjadi 9 parpol dari 24 parpol peserta pemilu,begitu juga pada 2006.

            Yang ditakutkan dan yang terjadi adalah adanya sumber dana haram untuk parpol. Sumber dana ini biasanya dari actor-aktor yang berkepentingan dalam pemilu, atau mereka yang sedang membutuhkan bantuan kebijakan. Sumber dana haram ini ditakutkan akan mempengaruhi kepentingan anggota/wakil terpilih dalam pembuatan kebijakan. Ditambah lagi sumber-sumber dana ini tidak dilaporkan kepada BPK dan KPU serta KPK.

           

           

  1. Partai politik belum memahami dengan baik peraturan mengenai bantuan keuangan
  2. Belum ada standar akuntansi keuangan partai politik
  3. Peraturan mengenai bantuan keuangan partai politik belum mengakomodasi belanja partai politik
  4. Banyak partai politik yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan
  5. Jumlah bantuan keuangan dari APBN/APBD sangat kecil
  6. Pencairan dana bantuan keuangan mendekati akhir tahun anggaran
  7. Belum ada sanksi keras terhadap partai politik

Perlu digarisbawahi bahwa partai politik merupakan institusi publik yang mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Didasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) menegaskan bahwa partai politik (parpol) termasuk badan publik yang diberikan kewajiban untuk memenuhi hak publik atas informasi. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Dukungan dari segenap pihak menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan tersebut.

 

 

 

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Pramono, Sidik. Pengendalian Keuangan Partai Politik. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011.

Supriyanto (ed), Didik. Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011

Supriyanto, Didik. Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”. Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012. Jakarta: Yayasan Perludem. 2012.

InternetSiaran Pers BPK, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik. http://www.bpk.go.id/web/?p=10544. 28 November 2011.

Transparansi Kas Politik

http://www.antikorupsi.org/id/content/transparansi-kas-partai-politik

Partai Politik, Dana Kampanye, dan Korupsi

http://politik.kompasiana.com/2014/02/04/partai-politik-dana-kampanye-dan-korupsi-629437.html

Siaran Bloomberg TV,

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.