Jumat, 31 Juli 2020

Penyebab Terjadinya Konflik Etnopolitik The Troubles di Irlandia Utara

Penyebab Terjadinya Konflik Etnopolitik The Troubles di Irlandia Utara

konflik etnopolitik the troubles irlandia utara

Konflik etnopolitik adalah konflik yang melibatkan unsur-unsur sentimen etnik. 
Ada empat jenis gerakan etnopolitik, yakni ethnonationalist, indigenous people, communal contenders, dan ethnoclasses. Berdasarkan targetnya, dua jenis yang pertama (ethnonationalist dan indigenous people) digolongkan sebagai kelompok yang menghendaki pemisahan diri atau otonomi dari negara yang memerintah mereka. Sedangkan dua jenis kelompok yang terakhir, communal contenders dan ethnoclasses, tidak menghendaki pemisahan melainkan ingin mengupayakan akses yang lebih besar dari yang telah diberikan oleh negara yang memerintah mereka.

Konflik the Troubles, sebutan yang menggambarkan konflik etnopolitik di Irlandia Utara merupakan konflik komunal. Konflik komunal adalah konflik yang terjadi antara warga dari komunitas-komunitas yang berbeda. Komunitas itu sendiri disatukan oleh sejumlah kesamaan, seperti: agama dan kepercayaan; etnis (suku); ras; dan sebagainya. Konflik komunal bisa terjadi akibat diskiminasi, rasa nasionalis kuat,

Komunitas dalam masyarakat Irlandia Utara terbagi menjadi dua yakni komunitas loyalis dan komunitas nasionalis. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kedua komunitas tersebut serta pola hubungan yang terjadi dalam masyarakat di Irlandia Utara sehingga terjadinya konflik The Troubles.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan masyarakat, pemerintahan di Irlandia Utara sehingga terjadinya konflik The Troubles?


Pembahasan

2.1 Dua Komunitas Masyarakat di Irlandia Utara

            Irlandia Utara sekarang merupakan bagian Negara Inggris dan bekas bagian Republik Irlandia.  Terdapatnya dua komunitas yang saling berseteru di Irlandia Utara berawal dari perjanjian Traktat yang memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yang menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yang berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, namun hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) & melakukan negosiasi dengan Kerajaan Inggris untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.

Tahun 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yg disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Inggris akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai repubik usai Perang Dunia II, namun tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yg intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yg dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.

            Dua komunitas itu adalah komunitas unionis yang mayoritas Protestan dengan tujuan agar tetap menjadi bagian dari Inggris dan komunitas nasionalis  yang mayoritas adalah Katolik, minoritas di Irlandia Utara yang ingin menjadi bagian dari Republik Irlandia. Unionis juga disebut loyalis karena loyal terhadap Kerajaan sedangkan nasionalis disebut Republikan karena ingin bergabung dengan Republik Irlandia.

2.2 Memamahi The Troubles

            Untuk mememahi konflik ini penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ted Robert Gurr dan Barbara Harff dalam bukunya Ethnic Conflict in World Politics. Penulis mencoba menjelaskan pola hubungan dalam kedua komunitas di Irlandia Utara sehingga terjadinya konflik the Troubles menggunakan 6 dari 7 konsep yang ada. Penulis tidak menggunakan konsep ketuju, yakni ekonomi karena penulis tidak mendapatkan factor yang terjadi pada The Troubles dengan konsep tersebut. Adapun konsep yang diberikan bukanlah sebagai standar sebuah konflik bisa dikatakan konflik, namun hanyalah sebagai metode pembelajaran dalam analisa penyebab konflik.

2.2.1 Diskriminasi

            Pada konflik ini, diskriminasi terjadi dan dilakukan terhadap komunitas nasionalis oleh komunitas loyalis. Diskriminasi yang terjadi bukanlah diskriminasi nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, ras dsb tetapi diskriminasi di mata hukum yang dilakukan oleh pemerintah Irlandia Utara sendiri. Pemerintah Irlandia Utara sendiri didominasi oleh komunitas unionis sehingga wajar jika terjadi diskriminasi karena kekuasaannya dipegang hanya oleh satu etnis tertentu.

            Ada 4 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah unionis yang mendiskriminasikan komunitas nasionalis. Pertama adalah mengenai hak suara dalam pemilu. Pemerintah unionis menerapakan system universal yang dapat memperbolehkan universitas-universitas dan perusahaan untuk memiliki hak suara lebih dari satu sementara untuk  tumpangan, anak, keluarga semua yang tinggal orang tua hanya mendapatkan satu suara yang diwakilkan. Walaupun ini juga dialami oleh komunitas unionis namun hal ini dapat menjaga suara nasionalis tetap minimum dan melanggengkan pemerintahan unionis.

            Kedua adalah diberhentikannya pengubahan batas-batas area pemilu. Tujuan praktek ini adalah untuk mengurangi suara Nasionalis dan menjaga otoritas Unionis di semua bidang pemerintahan. Contohnya adalah wilayah Londonderry, walaupun merupakan wilayah dengan mayoritas nasionalis tetapi pada dewan pemerintahan hanya delapan yang nasionalis.

            Praktek diskriminasi ketiga adalah alokasi rumah local dimana pemerintah unionis lebih memberikan prioritas kepada masyarakat unionis. Kebijakan ini menyebabkan kualitas perumahan yang rendah dan munculnya ghetto-gheto. Dan diskriminasi yang terakhir adalah perusahaan-perusahaan lebih memprioritaskan masyarakat unionis daripada nasionalis.

            Dari 4 tindak diskriminasi tersebut, praktek pertama dan kedua merupakan diskriminasi politik dimana tidak adanya orang nasionalis dalanm pemerintahan Irlandia Utara, pembatasan hak suara, dan perubahan wilayah pemilu yang seenaknya. Sementara praktek ketiga dan keempat merupakan diskriminasi ekonomi karena buruknya pengaturan perumahan, kurangnya pendapatan oleh masyarakat nasioalis yang disebabkan oleh perbedaan prioritas.

2.2.2 Identitas Komunitas

            Semakin kuat dan dalam rasa kesatuan, kesamaan sebuah komunitas maka semakin kuat identitas komunitas tersebut. Jika identitas komunitas kuat maka tak segan-segan komunitas tersebut dapat melakukan apa saja untuk membela komunitasnya.

Komunitas nasionalis, yang tertindas akibat tindakan diskriminasi oleh komunitas unionis merupakan satu suku yang sama yakni suku asli bangsa Irlandia yang kemudian terpisah dari Republik Irlandia. Karena sebenarnya merupakan suku asli bangsa Irlandia, komunitas nasionalis ini memiliki kesamaan dengan warga Negara Republik Irlandia dari agama (Protestan), warna kulit, karakteristik rasial, budaya serta sejarah yang sama.

Sementara komunitas unionis sebenarnya adalah imigran Inggris yang menetap di Irlandia tetapi lebih banyak di Irlandia Utara sehingga ketika terjadinya pemilu dan traktat Anglo-inggris membuat Republik Irlandia dan Irlandia Utara berpisah. Komunitas unionis sendiri memiliki kesamaan dengan bangsa inggris karena sejatinya adalah orang inggris seperti agama (protestan), ras, warna kulit, dan budaya.

2.2.3 Pemimpin Etnopolitik dan Kohesi Grup

            Kohesi Group adalah fenomena yang menentukan seberapa kuat kebersamaan suatu komunitas. Ketika kohesi yang kuat, kelompok akan tetap stabil, tapi ketika itu lemah, kelompok itu mungkin berantakan.  Demografi anggota menentukan stabil tidaknya suatu kelompok, Orang-orang yang memiliki karakteristik seperti jenis kelamin, ras, jenis kelamin, agama, dan sebagainya biasanya akan menjalin hubungan yang lebih kuat dalam kelompok, sementara sekelompok individu yang beragam mungkin memiliki kesulitan untuk tetap bersama-sama.Sementara itu pemimpin sangat menentukan kohesi grup. Pemimpin kelompok juga berpengaruh dalam kohesi grup ini. Hal ini membuat dua komunitas diatas tidak akan bisa bersama-sama.

            Partai Ulster Unionis (UUP) sudah menguasai pemerintah sejak pemisahan dengan Republik Irlandia pada 1922. Dalam rezim partai inilah muncul kebijakan yang mendiskriminasikan komunitas nasionalis. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mau pemerintahan jatuh ke orang nasionalis. Mereka takut jika dikuasai oleh orang nasionalis, arah kebijakan akan menguntungkan komunitas nasionalis yang mayoritas Katolik serta akan muncul kemungkinan Irlandia Utara bersatu dengan Republik Irlandia.

Kohesi grup tidak terjadi akibat perbedaan dua komunitas tersebut. Selain itu pemimpin UUP, yakni perdana menteri Irlandia Utara yang pertama Sir James Craig memproyeksikan Irlandia Utara sebagai Negara protestan.

2.3.4 Political Environment

            Konsep ini berbicara mengenai system politik yang dianut. Misalnya Negara yang menganut system demokrasi maka Negara akan banyak diwarnai oleh partisipasi politik seperti demo, pemberontakan, dan protes namun konflik akan kurang terjadi karena system demokrasi melindungi nilai-nilai utama seperti kesetaraan dihadapan hukum, hak politik dan hak sipil.

            Irlandia Utara saat itu merupakan bagian Negara Inggris, system pemerintahannya adalah institusional atokrasi dengan system parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Gurr dan Harrf memberikan indicator institusional atokrasi;

1.     Eksekutif memegang kekuasaan penuh

2.     Membatasi atau melarang parpol dan membatasi hak sipil dan partisipasi politik

3.     Power hanya berada pada sebagian kecil elit politik

Negara dengan system institusional atokrasi cenderung mengalami konflik vertical karena penyalahgunaan power dan tidak meratanya kebijakan yang dihasilkan. Dalam kasus Irlandia Utara, tidak ada control oleh Inggris terhadap proses pemerintahan serta kurangnya tekanan kepada pemerintahan oleh UUP untuk melaksanakan aturan dari Inggris sendiri.

2.3.5 Kekerasan oleh Pemerintah

            Kekerasan oleh pemerintah sebenarnya tidak ada. Hanya saja diskriminasi yang memunculkan gerakan paramiliter oleh dua komunitas ini yang kemudian teras terjadi, menciptakan chaos dan menyebabkan banyak korban meninggal dan terluka. Total 3.600 korban jiwa dan jutaan korban luka-luka akibat dari konflik ini.

Kematian pertama berjumlah  19 orang tewas pada tahun 1969, 14 dari mereka warga sipil. Mereka termasuk anak sekolah berumur sembilan tahun, terkena oleh peluru polisi saat ia berbaring di kamar tidurnya. Seorang anggota Tentara Republik Irlandia (IRA) meninggal dalam kecelakaan mobil dan pemuda dari Fianna, sayap junior IRA, ditembak oleh nasionalis. Seorang anggota Relawan Angkatan Ulster (UVF) mati akibat bom sendiri.

            Kekerasan yang terjadi bukanlah akibat dari pemerintah, tetapi dari tindakandua komunitas tersebut yang sudah tidak tahan dan saling mempertahankan kepentingan mereka. Komunitas nasinoalis dengan IRA dan komunitas unionis dengan UVF. Bahkan IRA sendiri juga terpecah-pecah beberapa kali. Provisional IRA (PIRA) yang berhaluan nasionalis republik & Official IRA (OIRA) yang berhaluan sosialis.

2.3.6 Dukungan Luar

Pecahnya Irlandia menjadi Republik Irlandia dan Irlandia Utara menjadi dasar permasalahan. Berawal dari traktak Anglo-Inggris yang menyepakati berdirinya Republik Irlandia dan Irlandia Utara sebagai Negara bagian Inggris.

Irlandia Utara yang merupakan Negara bagian Inggris tentu saja didukung penuh. Walaupun pembentukan parlemen Irlandia Utara diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat, namun Inggris tetap mendukung perekonomian, dan militer. Bantuan-bantuan keungan untuk membeli persenjataan sangat mudah didapatkan Royal Ulster Constabulary (RUC) dan bahkan kelompok paramiliter seperti UVF.

2.4 Kolonialism Inggris terhadap Irlandia

            Namun dari semua itu, andai saja Inggris tidak menjajah Irlandia tentu hal ini tidak akan terjadi. Kolonialism meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi Negara bekas jajahan. Apalagi jika suatu bangsa dipecah dua.

            Berawal dari kedatangan imigran Inggris ke Irlandia yang mayoritas Protestan kemudian terjadi perang antara Inggris dan Irlandia untuk merebut dan mempertahankan wilayah. Tetapi dimenangkan oleh Inggris sehingga kekuasaan pemerintahan oleh Inggris dan banyak masuk orang-orang Inggris (Prostestan). Ditambah lagi, Inggris saat itu sempat menentang gereja katolik Roma sehingga Katolik dianggap sebagai anti-inggris. Hal ini kemudian berdampak pada generasi setelahnya dimana peninggalan-peninggalan budaya dan pemikiran seperti itu mempengaruhi tindakan mereka.


            Konflik ini bukanlah konflik agama melainkan konflik territorial. Agama yang dianut hanya menjadi pembeda dua komunitas tersebut yakni antara Protestan dan Katolik. Banyak hal selain agama yang menjadi pembeda. Hal ini yang kemudian menimbulkan diskriminasi, apalagi hanya satu komunitas yang menguasai penuh pemerintahan. Anggota suatu komunitas cenderung untuk melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan. Kemarahannya itu muncul akibat diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompoknya.

            The Troubles terbagi atas dua komunitas. Komunitas nasionalis/republican (Katolik) yang ingin kembali bersatu dengan Irlandia dan komunitas loyalis/unionis (Protestan)yang ingin Irlandia Utara tetap menjadi Negara bagian Inggris.

            Memahami dan menjelaskan konflik The Troubles sangatlah rumit. Hal ini disebabkan oleh tindakan oleh actor dalam konflik ini memicu tindakan lainnya. Jika ditanya penyebab maka yang mendasari kenapa konflik ini bisa terjadi adalah karena perbedaan dalam Irlandia Utara, diskriminasi terhadap minoritas, dan akibat kolonilism. Namun jika ditanya konflik The Trouble itu sendiri benar-benar trouble karena sangat kompleks. Saat ini walaupun sudah mencapai kata damai, namun tindakan-tindakan kekerasan masih terjadi di Irlandia Utara dan Republik Irlandia oleh dan terhadap dua komunitas ini.