Politik Ekonomi dari Perdagangan Bebas
Internasional Politik
Free
trade memaksimalkan kesehjateraan Negara tapi terasosiasi dengan efek
pendapatan distribusi. Penyimpangan-penyimpangan pada free trade dapat
mengurangi kesejateraan Negara. Bab ini
menjelaskan mengapa Negara seharusnya dan tidak boleh mendasarkan kebijakan
ekonominya pada kalkulasi cost-benefits.
Ada 3 argumen menjelaskan mengapa
Negara tidak boleh mencampuri free trade. Pertama adalah Free Trade and Effiecency. Argumen ini muncul sebagai dampak dalam
kasus Negara-negara kecil dimana free trade merupakan kebijakan yang terbaik. Dalam
perdagangan bebas, net loss yang dihasilkan bea dapat menghilangkan
distorsi insentif ekonomi dari produsen
dan konsumen sehingga dapat meningkatkan
kesehateraan nasional.
Kedua, additional gains from free trade. Pasar yang dilindungi di
negara-negara kecil tidak memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi skala
ekonomi. Kehadiran skala ekonomi menguntungkan bagi perdagangan bebas yang
menghasilkan lebih banyak varietas sehingga harga lebih rendah. Sementara itu,
ketika pemerintah ingin terus memenuhi impor, ekspor harus berjalan agar
seimbang sehingga secara domestic menguntungkan bagi pengusaha utnuk terus
menciptakan inovasi-inovasi terbaru untuk diekspor.
Ketiga, rent-seeking. Proses
memperbesar biaya ketika impor dibatasi dengan kuota daripada bea. Ketika impor
dibatasi dengan kuota, maka pemerintah harus mencari izin impor. Tentu ada
biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan izin tersebut.
Terakhir adalah political argument for
free trade. Secara praktis, kebijakan perdagangan lebih didominasi oleh
kepentingan politik daripada pertimbangan cost and benefits.
Kebijakan perdagangan aktivis
kadang-kadang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh. Ada
dua argument teoritis menentang free trade. Pertama adlaah The Terms of Trade
Argument for a Tariff. Untuk sebuah negara besar (yaitu, suatu negara yang
dapat mempengaruhi harga dunia melalui perdagangan), bea yang menurunkan harga
impor dan menghasilkan segi manfaat perdagangan. Keuntungan tersebut harus
dibandingkan dengan distorsi produksi dan konsumsi atau biaya dari bea
tersebut.
Bagi Negara besar, free trade mungkin tidak menjadi
opsi yang terbaik untuk kebijakan ekonomi karena ada kemungkinan manfaat free trade tidak lebih besar dari
biaya bea. Tetapi Negara besar memiliki optimum tariff yang menguntungkannya
karena kurs bea,
Sementara untuk sector ekspr, sama halnya dengan
optimal tariff,pemerintah harus membuat kebijakan yang optimal yakni mengurangi
subsidi dan memaksakan pajak atas ekspor.
Argument menantang free trade selanjutnya adalah the domestic market failure. Surplus
produsen dan konsumen tidak dengan tepat mengukur biaya sosial dan manfaat.
Pengukurannya mengabaikan hal seperti pengangguran, limpahnya teknologi yang
inovatif, dan eksternalitas lingkungan. Bea dapat meningkatkan kesejahteraan
jika ada marginal social benefit bagi
produksi sebuah barang yang tidak dicover oleh pengukuran surplus produsen.
Keuntungan yang tidak dihitung oleh produsen.
Argument ini juga merupakan kasus khusus dari the
theory of the second best. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan lepas tangan
dapat terealisasikan jika semua pasar bekerja dengan benar. Sementara jika satu
saja pasar gagal, maka intervensi pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan
nasional.
Dalam prakteknya, kebijakan perdagangan didominasi
oleh pertimbangan pendapatan distribusi. Keinginan individu mendapatkan lebih
atau kurang tidak sempurna tercermin dalam tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah
direalisasikan melalui beberapa model untuk memaksimalkan kebijakan politik.
Pertama, electoral competition. Kebihakan ditentukan
oleh kompetisi antara partai politik yang sedang mengejar suara. Kebijakan
untuk mendapatkan suara, dimana tujuanya adalah untuk terpilih dalam kursi
pemerintahan. Caranya adalah tiap partai menentukan level bea yang dikenakan
maka pemilih akan memilih bea yang mereka suka. Kedua adalah collective action.
Pendekatan ini memandang aktivitas politik sebagai barang publik.Misalnya,
pengenaan bea melindungi semua perusahaan dalam industri, tetapi biaya lobi
untuk pengenaan tarif dibiayai oleh hanya beberapa perusahaan.
Jika melihat proses politiknya adalah sangat penuh
kepentingan. Untuk partai politik bisa menang, maka butuh dana yang besar.
Untuk mendapatkan dana, partai politik rela mengorbankan kesejahteraan bersama
(pemilihnya) dan yang dapat memberikan dana tersebut adalah organisasi yang
teratur. Maka ketika partai politik menang, kebijakannya akan menguntungkan
organisasi yang memberikannya dana tersebut. Hubungan timbal balik, ada modal
maka ada untung.
Dalam sebuah kebijakan, dua sector yang mendapat
perlindungan adalah agriculture dan clothing. Hal ini dikarenakan kedua sector
tersebut dapat memberikan efek politik pada partai politik. Suara petani sangat
didengarkan hampir diseluruh Negara, bahkan Amerika. Sementara sector clothing
karena hanya membutuhkan tenaga tidak terlatih dan dapat membentuk serikat
dengan baik.
Integrasi internasional telah meningkat dari
pertengahan-1930 sampai sekitar tahun 1980 karena Amerika Serikat dan
negara-negara maju lainnya secara bertahap menghapus bea dan hambatan nontarif
perdagangan. Penghapusan tersebut terjadi melalui negosiasi internasional
dimana pemerintah saling sepakat untuk mengurangi bea.
Kenapa melalui negosiasi daripada kebijakan
unilateral? Negosisasi internasional dapat menggerakan eksporter untuk
mendukung free trade. Eksporter dari dua Negara yang saling sepakat negosiasi
menjadi penyeimbang dan saling memenuhi kebutuhan. Kedua, mencegah pemerintah terjerumus dalam trade war. Kebuntuan terhadap kebijakan,
apapun yang diambil oleh suatu Negara tidak akan berpengaruh terhadap Negara
lain. Dapat diselesaikan jika Negara saling mengalah utnuk emndapatkan
keuntungan lebih, dan hanya terjadi dalam sebuah negosiasi.