Jumat, 31 Juli 2020

Politik Ekonomi dari Perdagangan Bebas

Politik Ekonomi dari Perdagangan Bebas


Free trade memaksimalkan kesehjateraan Negara tapi terasosiasi dengan efek pendapatan distribusi. Penyimpangan-penyimpangan pada free trade dapat mengurangi kesejateraan Negara.  Bab ini menjelaskan mengapa Negara seharusnya dan tidak boleh mendasarkan kebijakan ekonominya pada kalkulasi cost-benefits.

            Ada 3 argumen menjelaskan mengapa Negara tidak boleh mencampuri free trade. Pertama adalah Free Trade and Effiecency. Argumen ini muncul sebagai dampak dalam kasus Negara-negara kecil dimana free trade merupakan kebijakan yang terbaik. Dalam perdagangan bebas, net loss yang dihasilkan bea dapat menghilangkan distorsi  insentif ekonomi dari produsen dan konsumen  sehingga dapat meningkatkan kesehateraan nasional.

            Kedua, additional gains from free trade. Pasar yang dilindungi di negara-negara kecil tidak memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Kehadiran skala ekonomi menguntungkan bagi perdagangan bebas yang menghasilkan lebih banyak varietas sehingga harga lebih rendah. Sementara itu, ketika pemerintah ingin terus memenuhi impor, ekspor harus berjalan agar seimbang sehingga secara domestic menguntungkan bagi pengusaha utnuk terus menciptakan inovasi-inovasi terbaru untuk diekspor.

            Ketiga, rent-seeking. Proses memperbesar biaya ketika impor dibatasi dengan kuota daripada bea. Ketika impor dibatasi dengan kuota, maka pemerintah harus mencari izin impor. Tentu ada biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan izin tersebut. Terakhir adalah political argument for free trade. Secara praktis, kebijakan perdagangan lebih didominasi oleh kepentingan politik daripada pertimbangan cost and benefits.  

            Kebijakan perdagangan aktivis kadang-kadang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh. Ada dua argument teoritis menentang free trade. Pertama adlaah The Terms of Trade Argument for a Tariff. Untuk sebuah negara besar (yaitu, suatu negara yang dapat mempengaruhi harga dunia melalui perdagangan), bea yang menurunkan harga impor dan menghasilkan segi manfaat perdagangan. Keuntungan tersebut harus dibandingkan dengan distorsi produksi dan konsumsi atau biaya dari bea tersebut.

Bagi Negara besar, free trade mungkin tidak menjadi opsi yang terbaik untuk kebijakan ekonomi karena ada kemungkinan  manfaat free trade tidak lebih besar dari biaya bea. Tetapi Negara besar memiliki optimum tariff yang menguntungkannya karena kurs bea,

Sementara untuk sector ekspr, sama halnya dengan optimal tariff,pemerintah harus membuat kebijakan yang optimal yakni mengurangi subsidi dan memaksakan pajak atas ekspor.

Argument menantang free trade selanjutnya adalah the domestic market failure. Surplus produsen dan konsumen tidak dengan tepat mengukur biaya sosial dan manfaat. Pengukurannya mengabaikan hal seperti pengangguran, limpahnya teknologi yang inovatif, dan eksternalitas lingkungan. Bea dapat meningkatkan kesejahteraan jika ada marginal social benefit bagi produksi sebuah barang yang tidak dicover oleh pengukuran surplus produsen. Keuntungan yang tidak dihitung oleh produsen.

Argument ini juga merupakan kasus khusus dari the theory of the second best. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan lepas tangan dapat terealisasikan jika semua pasar bekerja dengan benar. Sementara jika satu saja pasar gagal, maka intervensi pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan nasional.

Dalam prakteknya, kebijakan perdagangan didominasi oleh pertimbangan pendapatan distribusi. Keinginan individu mendapatkan lebih atau kurang tidak sempurna tercermin dalam tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah direalisasikan melalui beberapa model untuk memaksimalkan kebijakan politik.

Pertama, electoral competition. Kebihakan ditentukan oleh kompetisi antara partai politik yang sedang mengejar suara. Kebijakan untuk mendapatkan suara, dimana tujuanya adalah untuk terpilih dalam kursi pemerintahan. Caranya adalah tiap partai menentukan level bea yang dikenakan maka pemilih akan memilih bea yang mereka suka. Kedua adalah collective action. Pendekatan ini memandang aktivitas politik sebagai barang publik.Misalnya, pengenaan bea melindungi semua perusahaan dalam industri, tetapi biaya lobi untuk pengenaan tarif dibiayai oleh hanya beberapa perusahaan.

Jika melihat proses politiknya adalah sangat penuh kepentingan. Untuk partai politik bisa menang, maka butuh dana yang besar. Untuk mendapatkan dana, partai politik rela mengorbankan kesejahteraan bersama (pemilihnya) dan yang dapat memberikan dana tersebut adalah organisasi yang teratur. Maka ketika partai politik menang, kebijakannya akan menguntungkan organisasi yang memberikannya dana tersebut. Hubungan timbal balik, ada modal maka ada untung.

Dalam sebuah kebijakan, dua sector yang mendapat perlindungan adalah agriculture dan clothing. Hal ini dikarenakan kedua sector tersebut dapat memberikan efek politik pada partai politik. Suara petani sangat didengarkan hampir diseluruh Negara, bahkan Amerika. Sementara sector clothing karena hanya membutuhkan tenaga tidak terlatih dan dapat membentuk serikat dengan baik.

Integrasi internasional telah meningkat dari pertengahan-1930 sampai sekitar tahun 1980 karena Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya secara bertahap menghapus bea dan hambatan nontarif perdagangan. Penghapusan tersebut terjadi melalui negosiasi internasional dimana pemerintah saling sepakat untuk mengurangi bea.

Kenapa melalui negosiasi daripada kebijakan unilateral? Negosisasi internasional dapat menggerakan eksporter untuk mendukung free trade. Eksporter dari dua Negara yang saling sepakat negosiasi menjadi penyeimbang dan saling memenuhi kebutuhan.  Kedua, mencegah pemerintah terjerumus dalam trade war. Kebuntuan terhadap kebijakan, apapun yang diambil oleh suatu Negara tidak akan berpengaruh terhadap Negara lain. Dapat diselesaikan jika Negara saling mengalah utnuk emndapatkan keuntungan lebih, dan hanya terjadi dalam sebuah negosiasi.