Sabtu, 01 Agustus 2020

Ekonomi Politik Internasional : Krisis Moneter Korea Selatan

Ekonomi Politik Internasional : Krisis Moneter Korea Selatan

krisis moneter korea selatan

Oleh:

Listu Ayu Belia Apsari 122115014

Nyoman End Triana Gayatri 1221105015

 Luh Ikhayanti 1221105016

Kadek Dwi Sanjani Putri 1221105017

                                                       Galuh Putu Rarasati C.N 1221105018


Latar Belakang

Who doesn’t know Korean Wave? Siapapun pasti setuju dengan pernyataan bahwa Korea Selatan adalah salah satu negara great country di dunia. Banyak bukti-bukti yang dapat mendukung pernyataan diatas seperti misalnya betapa arus perdagangan barang-barang impor dari Korea sedang membanjir di pasaran. Kosmetik atau pakaian-pakaian khas Korean sedang sangat digandrungi di berbagai belahan dunia saat ini. Tapi siapa yang menyangka bahwa dibalik ‘kebesarannya’, mereka pernah mengalami apa yang disebut sebagai krisis ekonomi?

Krisis ekonomi yang dihadapi oleh Korea Selatan merupakan serangkaian domino effect dari adanya krisis di Asia. Rupanya Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 ini tidak luput memberikan dampak terhadap negara Ginseng. Diketahui Korsel mengalami krisis ekonomi pada November 1997 setelah krisis yang sama melibas Thailand pada Juli 1997. Pertumbuhan ekonomi anjlok dari 5% pada 1997 menjadi 6,7% pada 1998, sedangkan tingkat pengangguran meningkat dari 2,6% menjadi 6,8%, bahkan tercatat pernah mencapai angka 8%.

Tapi, kondisi memprihatinkan diatas diikuti dengan berbagai upaya pemulihan yang luar biasa. Selama tahun 1999 sampai 2000, ekonomi tumbuh pada tingkat 10,9% dan 8,8%. Bahkan, pada tahun 2000 angka pengangguran dapat dipangkas menjadi 4,1%. Sedangkan neraca pembayaran meraih surplus setelah defisit yang kronis selama dua tahun. Betapa fantastisnya prestasi yang telah diraih oleh Korea Selatan tersebut. 

Tentu saja prestasi tersebut membuat kita semua bertanya-tanya. How can South Korea survive until then becoming one of those great country in the world? Hal itulah yang menarik minat penulis untuk mengangkat studi kasus Korea Selatan dalam menghadapi krisis Asia. Penulis ingin menganalisis usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Korea Selatan ketika terpuruk dalam krisis dan ‘terlahir kembali’ sebagai sebuah negara yang besar. 

Sejarah Terjadinya Krisis Moneter di Korea Selatan

Krisis Moneter Asia terjadi pada bulan Juli 1997 ketika Thailand mengalami krisis finansial yang juga mempengaruhi mata uang, bursa saham, dan aset-aset dari negara lain di Asia seperti Indonesia, Hongkong, Filipina, dan Korea Selatan. Korea Selatan sebenarnya merupakan salah satu negara macan Asia yang pertumbuhan dan perkembagan ekonominya sudah jauh lebih baik dari negara-negara Asia lainnya, namun hutang yang menumpuk menyebabkan Korea Selatan juga ‘terguncang’ akan adanya krisis moneter ini.

Krisis ekonomi yang terjadi di Korea Selatan sebenarnya tidak hanya terjadi akibat efek domino yang dirasakan negara-negara Asia akibat krisis yang dialami Thailand pada 1997. Sebelum itu, pada tahun 1990, keuangan Korea sudah mulai memburuk dengan meningkatnya inflasi dan resesi ekonomi dunia. Tercatat pada tahun 1991 Korea Selatan mengalami defisit sebesar $8,700,000,000., yang jumlahnya empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai upaya menaikkan kembali keterpurukkan ini, Pemerintah mengupayakan adanya dorongan aliran modal dari luar untuk masuk ke Korea Selatan. Namun akibat terlalu memfokuskan perhatian terhadap aliran modal dari luar, Pemerintah kemudian terkesan mengabaikan aspek-aspek yang justu menghasilkan ketidakstabilan keuangan. Pada 1993, Pemerintah mengumumkan liberalisasi sektor keuangan yang meregulasi pembatasan pengelolaan aset dan kewajiban lembaga keuangan. Namun, Pemerintah mengabaikan kebutuhan untuk memadai peraturan secara pas dan hati-hati, yang mengakibatkan bertambahnya hutang jangka pendek terhadap institusi –institusi keuangan.

Kemudian pada tahun 1996, sebagai persyaratan untuk bergabung dalam OECD, pemerintah menerapkan deregulasi keuangan lebih lanjut dan pembukaan pasar modal. Namun yang terjadi adalah  liberalisasi arus masuk modal jangka pendek lebih dulu daripada arus masuk modal jangka panjang. Pemerintah pada dasarnya tidak berkenan dalam menggunakan pinjaman luar negeri jangka panjang, karena perusahaan diperlukan untuk memberikan data  rinci tentang penggunaan dana sebagai salah satu syarat izin nya. Di sisi lain, pinjaman jangka pendek terutama dianggap tidak terlalu memiliki regulasi yang ketat. Kemudian yang terjadi adalah, banyak perusahaan dan pebisnis yang menggunakan pinjaman modal jangka pendek, dimana dalam bidang perbankan, pinjaman modal jangka pendek menyumbang akan 61% dalam total hutang luar negri Negara pada 1996, yang terjadi akibat kesalahan perhitungan atau currency mismatch. Pada akhir tahun 1997 jumlah utang luar negeri jangka pendek Korea Selatan mencapai sebesar $63,800,000,000 sementara persediaan cadangan devisa bruto hanya tersisa $ 9,100,000,000, Bersamaan dengan menumpuknya utang ini, ekonomi Korea Selatan semakin terpuruk dengan datangnya gelombang krisis moneter dari Thailand yang mempengaruhi mata uang, saham dan aset Korea Selatan.

Peran IMF dalam Krisis Moneter di Korea Selatan

IMF (International Monetary Fund) merupakan lembaga moneter internasional yang dibentuk untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional, memfasilitasi kelangsungan dan perkembangan perdagangan internasional, mempromosikan stabilitas nilai tukar mata uang dan untuk mengurangi kecenderungan disequilibrium neraca pembayaran negara - negara anggotanya. Dalam upaya mengatasi krisis moneter IMF memiliki tiga tugas utama yaitu :

1. Surveillance (Monitoring) yang merupakan suatu proses dimana IMF melakukan penilaian secara reguler terhadap kinerja dan kerangka kebijakan nilai tukar mata uang masing - masing anggotanya yang mana hasilnya akan diterbitkan dua kali dalam satu tahun di dalam World Economic Outlook

2. Financial Assistance (Bantuan Keuangan) merupakan pemberian kredit lunak kepada negara - negara yang mengalami krisis dengan memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu

3.Technical Assistance merupakan penyediaan tenaga ahli dan berbagai dukungan lainnya oleh IMF bagi negara yang melakukan oembenahan kebijakan moneter dan fiskal.

Di samping tiga tugas utama tersebut, IMF juga mengupayakan untuk mengimplementasikan SAP (Structural Adjustment Programme) Penyesuaian Struktural, dimana negara yang akan menerima bantuan diharuskan untuk memenuhi persyaratan seperti mereka terlebih dahulu harus menandatangani Letter of Intent (LOI) yang berisikan ketersediaan negara penerima bantuan untuk melakukan perubahan - perubahan kebijakan ekonomi sesuai dengan yang disarankan oleh IMF.Persyaratan yang dibuat IMF meliputi berbagai kebijakan seperti pembenahan struktur ekonomi makro, liberalisasi dan optimalisasi mekanisme pasar, pembenahan kebijakan moneter dan pembenahan sektor fiskal dan finansial.

Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan krisis Asia, IMF melakukan dua intervensi yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada negara - negara yang akan diberi bantuan sebagaimana yang tampak dalam rescue plan yang dilakukan secara stimultan terhadap Indonesia, Thailand dan Korea Selatan.Kedua, IMF berusaha menerapkan pendekatan gaya baru yang menupayakan solusi dari dua sisi dan IMF juga berusaha mengupayakan paket - paket kebijakan untuk membantu meringankan golongan masyarakat ke bawah yang menjadi korban krisis.

IMF berusaha menaikkan tingkat suku bunga untuk mengembalikan kepercayaan pasar sekalipun biaya bunga sudah tinggi sehingga membuat bank dan perusahaan domestik semakin kesulitan ( Fiescher, 1998) hal ini dilakukan berkaca dari keberhasilan IMF mengatasi krisis di Amerika Latin. Dalam pandangan IMF ketika suku bunga rendah dan terjadi devaluasi hal ini hanya akan membahayakan negara - negara di Asia. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari masing - masing negara, perusahaan negeri yang memiliki hutang luar negeri akan lebih menderita apabila matauang domestik turun lebih drastis.Seperti yang sudah diperkirakan tak banyak negara yang mau meningkatkan suku bunga karena dianggap hanya Akan memperpanjang krisis. Jika ditinjau dari  sistem Internasionalnya, devaluasi Asia membuat neraca mengalami surplus yang akan merugikan negara jika mengalami defisit.

Banyak kritik yang dialamatkan kepada IMF dalam upayanya mengatasu krisis ekonomi Asia. IMF dianggap membuat kebijakan yang tidak tepat dan harus ditinjau ulang karena kebijakannya yang bersifat umum dan seragam terhadap negara - negara lain, padahal negara lain memiliki penyebab dan dampak krisis yang berbeda - beda. Dalam menangani krisis Asia ini, IMF dianggap sengaja menciptakan suatu keadaan seperti krisis untuk keuntungan pribadi dan dituduh bahwa bantuan - bantuan yang diberikannya hanya akan merusak moral. Sebenarnya krisis keuangan akibat dari hilangnya kepercayaan pasar lepada mata uang negara tertentu sudah ada sejak dulu sebelum pembentukkan IMF, jadi walaupun IMF tak terbentuk krisis semacam ini tetap tak terelakkan (Fiescher, 1998).

IMF bertugas memberikan bantuan kepada negara apabila pasar bereaksi terlampau tajam. Hal ini berarti IMF memberikan bantuan saat krisis untuk menanggulangi resesi. Pinjaman IMF bukanlah bailout karena pinjaman ini dapat digunakan pada krisis yang akan datang. Pinjaman IMF adalah pinjaman rasional bukan handouts atau hibah karena IMF hanya akan memberikan pinjaman ketika pasar bereaksi tajam (Fiescher, 1998).

Ada dua alasan mengapa IMF tidak pernah membiarkan suatu negara mengatasi sendiri krisis yang dialaminya yaitu pertama karena IMF khawatir negara tersebut akan melakukan moratorium hutang dan lalai membayar hutang yang membuat negara ditolak pasar dan pertumbuhan akan terhenti. Kedua,  untuk menghindari stagnansi karena kekhawatiran pasar akan menyebar, hal ini terjadi ketika pasar bergejolak akan berpengaruh pada negara lainnya bahkan hin gga ke luar Asia.


Keadaan Perekonomian Korea Selatan Saat Terjadinya Krisis Moneter

Pada masa ini, Korea Selatan merupakan sebuah negara yang menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, jika dibandingkan dengan negara – negara Asia lainnya. Namun, perkembangan perekonomian yang terjadi di Korea Selatan pada saat ini tidak terlepas dari keadaan krisis ekonomi yang membelitnya pada tahun 1997 lalu. Keadaan krisis moneter yang terjadi di Korea Selatan ini telah memporak-porandakan keadaan perekonomian dari Korea Selatan, hingga akhirnya Korea Selatan bisa bangun kembali dan memiliki perkembangan perkonomian seperti yang kita lihat sekarang ini.

Pada tahun 1960-an sampai pada krisis tahun 1997, Korea lebih mengutamakan bidang perindustrian dibandingkan dengan bidang – bidang lainnya karena bidang industry dipandang akan membawa keuntungan yang lebih banyak untuk perekonomian Korea nantinya, sehingga pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam sektor industry. Kebijakan tersebut adalah dengan adanya privatisasi bank – bank luar yang beroperasi di Korea Selatan. Kebijakan privatisasi bank yang kemudian diikuti dengan kebijakan export-driven growth kemudian membuahkan hasil yang sangat – sangat cemerlang. Perekonomian Korea Selatan kemudian berkembang dengan sangat – sangat baik, sehingga pemerintah kemudian tetap mempertahankan kebijakan – kebijakan yang telah diambil.

Namun, pemerintah Korea tidak bisa selamanya untuk terus menerus menggunakan kebijakan – kebijakan yang sudah diambil pada sektor industri tersebut karena sistem perekonomian dunia yang terus menerus berubah dan adanya perubahan – perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Pada tahun 1996, export-led growth yang selama ini digadang-gadangkan, kemudian mengalami sebuah kemerosotan. Kemerosotan ini kemudian berdampak pada perekonomian di Korea Selatan. Tingkat perkembangan ekonomi yang pada awalnya terus mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian harus menurun. Banyaknya perusahaan – perusahaan yang menjadi bangkrut karena keadaan finansial yang dimiliki perusahaan menjadi buruk dan bank – bank komersil yang diprivatisasi tidak bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan – perusahaan yang hampir bangkrut tersebut, Bank - bank yang telah meminjamkan dana dalam jumlah yang cukup besar juga terancam bankrupt karena perusahaan tersebut tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam karena keadaan finansial yang cukup buruk yang dimiliki oleh bank tersebut.

Keadaan nilai tukar won terhadap dollar juga menjadi sebuah keadaan yang sangat – sangat merugikan bagi Korea Selatan. Pada saat itu nilai tukar won terhadap dollar menjadi menurun, meskipun penurunan yang dialami tidak sebanyak negara – negara di Asia lainnya, seperti Thailand dan Indonesia. Selain keadaan perekonomian yang makin diperparah oleh adanya penurunan nilai mata uang Korea Selatan, Singapura dan Taiwan kemudian mengambil keuntungan dari keadaan yang dialami oleh Korea Selatan karena Korea Selatan merupak rival mereka dalam pasar ekspor. Singapura dan Taiwan kemudian memilih untuk menurunkan nilai mata uang mereka, sehingga mereka bisa lebih mendorong sektor ekpor yang mereka miliki sehingga keuntungan pun bisa diraih oleh Singapuran dan Taiwan.

            Penurunan nilai mata uang won yang terjadi kemudian kembali membawa dampak bagi keadaan perbankan di Korea Selatan. Penurunan nilai mata uang yang terjadi kemudian menjadi beban yang berat bagi banyak bank dan akhirnya bank – bank tersebut menjadi bankrupt. Bank – bank di Korea yang pada awalnya mendapatkan pinjaman dari bank – bank besar di luar negeri, kemudian harus berpikir dua kali untuk memberikan pinjamannya kepada bank – bank yang ada di Korea Selatan. Melihat keadaan perekonomian yang kian memburuk, investor – investor asing juga harus berpikir dua kali untuk menanamkan kembali modalnya di Korea Selatan. Mereka takut, apabila harus menanamkan modalnya di Korea Selatan dalam keadaan ekonomi yang porak – poranda, mereka harus berani untuk mengambil resiko akan kehilangan uangnya ataukah akan mendapatkan keuntungan karena modal yang mereka tanamkan akan memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan perekonomian di Korea Selatan. Namun, pada akhirnya bank – bank di Korea Selatan berhasil mendapatkan suntikan dana dari bank – bank Eropa, Jepang dan Amerika Serikat yang setuju untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank – bank Korea Selatan yang hampir bankrut. Pinjaman ini kemudian di setujui dan direalisasi melalui IMF.

Perekonomian Korea Selatan Setelah Krisis Moneter

Setelah terjadinya Krisis Moneter yang membuat Korea Selatan semakin anjlok pada perekonomian dan mata uang, Korea Selatan kemudian bangkit dengan Keajaiban di Sungai Han, Korea Selatan. Istilah ini digunakan setelah adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat dalam kurun waktu kurang dari setengah abad. Pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini terutama ada pada pencapaian teknologi, pembangunan besar-besaran terutama pada gedung-gedung pencakar langit, modernisasi, globalisasi dan juga pada bidang perfilman. 

Istilah Keajaiban Sungai Han merupakan penggambaran kekuatan ekonomi Korea Selatan yang sangat pesat dan juga berkembangnya perusahaan-perusahaan Korea Selatan seperti Samsung dan LG. Kata keajaiban yang dimaksud adalah pencapaian Korea Selatan yan menjadi negara ekonomi terbesar ke-13 dunia dan menjadi contoh negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dikarenakan pasca Perang Korea masyarakat di Korea mengalami kemiskinan yang sangat parah. Selain itu ratusan ribu penganggur berjuang keras memenuhi kebutuhannya. Dalam waktu kurang dari 4 dekade, negara miskin ini berubah menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Ibukota Seoul dengan cepat bertransformasi menjadi kota utama dan pusat bisnis dan perdagangan di Asia serta mempunyai infrastruktur paling mutakhir. Pencapaian ini dianggap sebagai kebanggaan nasional dan kemampuan unggul bangsa Korea.

Bangkit dari kejatuhan ekonomi pada Krisis Finansial Asia Tahun 1997, Korea Selatan meluncurkan kebijakan-kebijakan finasial untuk menstabilkan pasar. Pertumbuhan ekonomi yang sempat terpuruk dari 6,6% pada tahun 1998, naik perlahan menjadi 10,8% pada tahun 1999 dan 9,2% pada 2000. Peningkatan ini tak lepas dari tangan dingin almarhum Presiden Kim Dae-Jung yang membuat Korea Selatan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia. Pada tahun 2001, angka pertumbuhan turun drastis menjadi 3,3% akibat melemahnya perekonomian global, terpuruknya ekspor, serta gagalnya reformasi finansial. Pada 2002, angka pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perbaikan menjadi 5,8% karena pertumbuhan industri dan konstruksi, walau perekonomian dunia masih belum stabil. Tugas-tugas pemerintah seperti restrukturisasi konglomerat (chaebol), privatisasi bank, dan ekonomi yang lebih liberal masih menjadi target penting yang masih belum diselesaikan hingga kini. Pertumbuhan kembali melemah di 2004, namun produksi meningkat 5 % pada 2006 menyusul tingginya permintaan akan produk-produk ekspor utama, seperti Televisi dengan High Definition dan Telepon Genggam.